Sistem “Buy the Service” dalam sistem transportasi umum


Kebijaksanaan pemerintah yang logis untuk menjawab permasalahan dalam pengelolaan angkutan umum adalah perlunya reformasi sistem angkutan publik baik dari manajemen pengelolaanya maupun penyediaan sarana angkutan masal yang memadai sesuai dengan keinginan masyarakat yakni aman, nyaman, dan tepat waktu. Dengan demikian diperlukan manajemen transportasi berbasis Buy the Service sebagai berikut (1):
• Tidak menggunakan sistem setoran
• Operator termasuk supir hanya berkonsentrasi pada pelayanan
• Sopir, pemilik bus dan petugas lainnya dibayar sesuai dengan km layanan
• Ada standar pelayanan yang harus dipenuhi, antara lain bis hanya berhenti di   tempat henti yang ditentukan
• Pelayanan transportasi bus dengan sistem Buy the Service lebih mengedepankan pelayanan masyarakat. Jadi pertimbangan PAD perlu dikesampingkan
• Untuk mendukung sistem baru tersebut diperlukan tempat henti khusus dan sistem tiket otomatis untuk menghindari kebocoran dan memudahkan evaluasi.
Sutomo (2002) (2) Buy the Service adalah sistem dimana perjalanan-perjalanan bus melayani trayek-trayek dibeli oleh pemerintah untuk kemudian pemerintah menjualnya kepada masyarakat dengan ongkos yang ditetapkan. Sistem ini memindahkan resiko surplus atau defisit operasi dari tangan operator ke pemerintah. Sistem ini menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan serta kendali yang baik dan fleksibilitas tingi atas pelayanan kepada masyarakat.
Ogden (1995) (3) menyatakan bahwa sistem Buy The Service merupakan pilihan sesuai yang memungkinkan penerapan comptition for the market, karena kendali mutu dan operasi angkutan umum bisa sangat terkendali akibatnya operator angkutan umum dibayar bukan berdasarkan farebox revenue seperti yang sekarang berlaku. Dalam Buy The Service pemerintah turut serta mengambil resiko dalam hal pendapatan operasi tak menutup biaya operasinya. Resiko yang selama ini merupakan beban operator. Penerapan sistem Buy The Service adalah dengan cara pemerintah (sendiri atau melalui mekanisme/ badan yang ditunjuk) menempatkan diri diantara konsumen dan produsen. Dimana pemerintah (badan yang ditunjuk) akan mengumpulkan ongkos-ongkos yang dibayar konsumen lalu menggunakan uang itu untuk membeli secara “grosir” layanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator. Karena pemerintah berperan sebagai perantara maka pemerintah akan menanggung resiko jika uang yang diterima dari konsumen tidak cukup untuk membayari layanan yang telah diselenggarakan oleh operator.
Sistem Buy the Service adalah langkah awal untuk melakukan reformasi angkutan umum bus kota seperti beberapa teori diatas bahwa sistem ini menempatkan pemerintah diantara operator dan konsumen. Sehingga pemerintah menanggung resiko baik resiko surplus maupun defisit. Karena memang tujuan dari Pemerintah bukan mencari Pendapatan Asli Daerah, melainkan meningkatkan mutu transportasi angkutan umum Bus kota(4).

 

daftar pustaka

(1)Studi Kelayakan Reformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum Perkotaan Di Propinsi DIY. MSTT. UGM. 2005 hal 1-2

(2)Lefrandt, Lucia Ingrid Regina. 2003. Perencanaan Angkutan Umum Bis Kota dengan Sistem Buy The Service. (studi Kota Yogyakarta). Program Pascasarjana. Magister Sistem dan Tehnik transportasi. UGM

(3) ibid

(4) ibid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s