Kelemahan dan Kelebihan Birokrasi Perwakilan


Birokrasi Perwakilan Sebagai Sarana Peredam Konflik

Birokrasi perwakilan dapat berperan sebagai peredam konflik yang terjadi di daerah rawan konflik, terutama konflik yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras. Karena masyarakat akan merasa nyaman jika pada saat pelakukan aktifitas publik dilayani oleh orang-orang yang termasuk dalam golongannya. Sebagai contoh di Amerika orang-orang kulit hitam merasa lebih nyaman jika dilayani oleh sesama orang kulit hitam.

Contoh lain di Indonesia di lembaga pemerintahan daerah Papua Barat, orang Papua akan lebih merasa nyaman dilayani oleh orang dibanding oleh orang Jawa. Karena adanya persamaan latar belakang budaya sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Keterwakilan komposisi masyarakat dalam birokrasi membuat birokrasi dapat berperan sebagai peredam konflik. Tetapi bisasanya keterwakilan tersebut hanya berada pada low level atau street level karena pada level inilah birokrat berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu dalam perekrutan anggota birokrasi sering muncul istilah putra daerah.

Namun dengan birokrasi perwakilan yang mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat sosial disekitar birokrasi, membuat birokrasi  mengabaikan merit sistem dalam perekrutan pegawai. Putra daerah yang mewakili belum tentu memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal atau bisa dikatakan tidak profesional.

 

Birokrasi Perwakilan Sebagai Sarana Legitimasi Kekuasaan

Dengan adanya otonomi daerah, maka kepala daerah menjadi sebuah jabatan politik. Penempatan penempatan pegawai karir di birokrasi daerah merupakan perwakilan dari golongan/partai pengusa atau kepala daerah, bertujuan agar penguasa mendapat legitimasi kekuasaan dari rakyat sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan stabil dan kuat.

Namun jika dilihat dari sisi lain hal tersebut dapat menjadi penyebab utama Nepotisme. Kepala daerah cenderung memasukan orang orang kedalam pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kinerja brokrasi itu sendiri.

Birokrasi Perwakilan dan Birokrasi Weberian

Birokrasi Weber yang mengedepankan rasionalitas bertentangan dengan birokrasi perwakilan. Terutama dalam proses perekrutan dan penempatan pegawai. Jika dalam birokrasi Weber pemilihan pegawai berdasarkan merit sistem, objektifitas berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan. Namun pada birokrasi perwakilan mengabaikan itu semua untuk mendapatkan komposisi birokarsi yang sesuai dengan komposisi sosial masyarakat sekitar. Karena memang tidak mudah untuk mendapatkan komposisi birokrasi yang sesuai dengan komposisi masyarakat tetapi juga mengedepankan merit sistem. Hal ini disebabkan kapasitas orang yang memiliki latar belakang tertentu belum tentu sama dengan orang lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s